Iklan

Iklan

Satria Madisa: Pak Sekda, Pemkab Bima Bukan LSM

Editor
1/08/21, 06:12 WIB Last Updated 2021-01-08T01:06:08Z

Satria Madisa Aktivis Mahasiswa Kelahiran Kecamatan Donggo, kabupaten Bima, (Foto: Dok). 




Bima,Taroainfo.Com - Saya tergugah membaca keterangan Sekda Kabupaten Bima yang merangkap Ketua KP3 mendesak Kepolisian menangkap pengecer dan distributor nakal bila menemukan penyimpangan pupuk subsidi di masyarakat.



"Ini kali keduanya, beliau bicara menggugah. Satu tahun lalu, beliau bicara dimedia, tahun 2020 tidak ada lagi penyimpangan pupuk subsidi, baik dalam penjualan yang menabrak HET dan praktik penjualan paket. Lagi-lagi hanya indah untuk didengar, buruk untuk dirasa,"ujar Satria Madisa melalui via WhatsApp pada taroainfo.Com, Juma'at, (8/1/21).



Menurut Kordinator Lapangan LTDS ini, penyimpangan pupuk subsidi tidak bisa diselesaikan dalam omongan. "Saya menyarankan pak Sekda mulai menghemat ngomong, dan mulai memewahkan tindakan,"terangnya.



Mahasiswa Hukum Unram itu beralasan, maraknya omongan Pemkab yang serupa, tidak membantu melegahkan penderitaan petani. "Omongan mereka justru menambah masalah. Bupati ngomong, wakil bupati ngomong, pak sekda ngomong, anggota DPRD ngomong yang bekerja siapa,"sentilnya.



Sebagai Sekda dan ketua KP3 penyimpangan pupuk tidak lagi elok diucapkan dalam logika, bila ditemukan, tangkap. "Pemerintah bukan LSM. Penyimpangan itu harus ditemukan dan dibongkar. Pemkab punya seluruh sumber daya dan instrumen untuk membongkar dan menyeret para mafia, baik secara administratif juga pidana," tegas, anak petani di Kecamatan Donggo ini.



Satria menambahkan, penyimpangan pupuk subsidi, bukan barang baru. Bertahun-tahun masyarakat mengalaminya. Hal tersebut seharusnya memudahkan KP3 untuk mengurai dan merekomendasikan penindakan. "Sudah berapa oknum distributor dan oknum pengecer yang diberikan peringatan, hingga sanksi pencabutan ijin usaha? Tidak ada. Hal ini menandakan kerja-kerja Pemkab dan KP3 sama buruk. 



"Fungsi pengawasan, koordinasi, dan sinergi saya kira bermasalah mulai dari kepala daerah. Kita perlu iklim baru untuk mengakhiri penyimpangan ini. Oknum distributor salahkan pengecer, pengecer salahkan distributor, dustributor tagih peran KP3, sedangkan masyarakat tetap teraniaya praktik penyimpangan. Kita harus sudahi permainan yang tidak melegahkan penyakit laten yang dialami petani. Menjadikan petani sapi perahan mafia-mafia, tidak membantu bima ramah,"pungkasnya.(MR-02).

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Satria Madisa: Pak Sekda, Pemkab Bima Bukan LSM

Terkini

Topik Populer

Iklan