
BIMA, TAROAINFO.Com - Aliansi Honorer Nasional (AHN) dibawah pimpinan bung Tomo ketua aliansi honorer nasional kab bima sekaligus sebagai ketua panitia pelaksana rakernas AHN tahun 2025 terus mengawal kebijakan nasional terkait nasib tenaga honorer di Indonesia.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) , organisasi ini mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan pembiayaan khusus bagi gaji tenaga honorer paruh waktu.
Ketua AHN Kabupaten Bima Bung Tomo S.H., menuntut agar regulasi nasional menetapkan pembiayaan khusus untuk gaji honorer paruh waktu, serupa dengan pembiayaan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) di pos belanja pegawa kondisi itu bagian dari perjuangan organisasi membantu pemerintah daerah supaya pembiayaan paruh waktu tidak terlalu membebankan daerah, karna daerah juga banyak program dan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yg perlu dijalankan dsn diprioritaskan
Selain itu, Bung Tomo juga mendesak percepatan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu melalui kebijakan nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepastian kerja bagi tenaga honorer dan point ini tidak bisa diperjuangkan BKD dan BKN melainkan desakan organisasi kepada DPR RI dan menpan RB serta kebijakan presiden
Aliansi Honorer Indonesia (AHN) berkomitmen untuk terus mengawal isu di daerah trutama terkafernya honorer siluman dan akan kami kejar untuk di hapus dan akan kami seret di meja hukum apabila kami temukan kepala satuan kerja ( satker) yang sengaja membuat dan memanipulasi SK pengangkatan idan memastikan bahwa hak-hak tenaga honorer dipenuhi oleh pemerintah secara adil. Dengan demikian, diharapkan tenaga honorer dapat bekerja dengan lebih sejahtera dan produktif.
*RED*