 |
| Foto: Bung Tomo Ketua Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Bima |
BIMA, TAROAINFO.com - Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Bima berkomitmen membantu pemerintah daerah mengawal transparansi dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Di bawah pimpinan Bung Tomo, organisasi ini telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu berjalan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat.
Dalam keterangannya, Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Bima mengungkapkan bahwa mereka telah memperjuangkan beberapa hal penting terkait pengangkatan PPPK paruh waktu. Beberapa hal yang telah diperjuangkan antara lain Meminta DPRD untuk mengawal dan menindaklanjuti regulasi Kepmen 16 tahun 2025.
Meminta DPR mengawal kebijakan anggaran sesuai Kemendagri 900 terkait pos gaji paruh waktu dan efisiensi anggaran APBD.
Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengangkatan PPPK paruh waktu, terutama terkait dengan R4 yang masih banyak bermasalah. Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Bima menginstruksikan kepada seluruh honorer untuk melaporkan R4 bermasalah yang mengabdi mulai tahun 2021 hingga 2025 ke BKD secepatnya untuk disanggah.
"Pemerintah harus maksimal memvalidasi dan melaksanakan pemetaan honorer, terutama terkait dengan R4 yang baru mengabdi. Jika tidak, maka akan menuai banyak kritikan.
Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Bima berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti permintaan mereka dan memastikan pengangkatan PPPK paruh waktu berjalan secara transparan dan adil dan tidak mengakomodir R4 yg TMT Januari 2021 karena mereka belum layak sesuai ketentuan.
*RED*
.jpg)
