 |
| Foto/Dok: Ist. |
MATARAM, TAROAINFO.COM.- Tragedi longsor di kawasan tambang Lawang Tua, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, yang menewaskan tiga orang dan melukai enam lainnya harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata kelola dan pengawasan aktivitas pertambangan di Nusa Tenggara Barat.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali Nusra, Ahmad Muzakkir, SH, menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban serta meminta seluruh pihak tidak melihat peristiwa ini semata-mata sebagai musibah, tetapi sebagai peringatan keras atas lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang berisiko terhadap keselamatan manusia dan lingkungan.
“Tiga nyawa telah menjadi korban. Jangan sampai kita kembali menunggu korban berikutnya baru kemudian bergerak. Negara harus hadir sebelum bencana terjadi, bukan hanya setelah korban berjatuhan,”tegas Ahmad Muzakkir.
Menurutnya, informasi yang berkembang menunjukkan aktivitas pertambangan di lokasi Lantung belum mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kepolisian juga telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi untuk kepentingan penyelidikan.
Atas kondisi tersebut, PKC PMII Bali Nusra mendesak Kapolda NTB untuk tidak berhenti pada penutupan lokasi tambang Lantung, tetapi melakukan langkah yang lebih menyeluruh dengan menertibkan dan menutup seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin yang masih beroperasi di wilayah hukum Polda NTB.
“Kami mendesak Kapolda NTB melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik PETI di seluruh NTB. Jangan hanya bergerak ketika sudah ada korban. Kalau aktivitasnya ilegal dan membahayakan keselamatan masyarakat, harus dihentikan dan diproses sesuai hukum,”ujarnya.
PKC PMII Bali Nusra juga meminta Polda NTB bersama pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan audit dan pemetaan terhadap lokasi-lokasi pertambangan berisiko, termasuk menelusuri penggunaan alat berat, dugaan keterlibatan pemodal, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tanpa izin.
Menurut Ahmad Muzakkir, penindakan terhadap tambang ilegal tidak boleh hanya menyasar pekerja di lapangan.
“Jangan sampai pekerja kecil menjadi satu-satunya pihak yang berhadapan dengan hukum, sementara pemodal atau aktor yang berada di belakang aktivitas tambang justru tidak tersentuh. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai aktivitas pertambangan ilegal,”tegasnya.
Ia juga menyoroti aspek keselamatan pekerja. Aktivitas pertambangan tanpa standar keselamatan yang memadai dapat menempatkan pekerja pada risiko tinggi, terutama di kawasan dengan kondisi geografis dan tebing yang rawan longsor. Dalam kasus Lantung, kepolisian menyebut masih mendalami penyebab pasti kejadian serta ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.
PKC PMII Bali Nusra meminta agar proses hukum terhadap peristiwa Lantung dilakukan secara transparan, profesional, dan berbasis fakta, termasuk mengungkap apakah terdapat pihak yang melakukan pembiaran, memberikan akses, atau mengambil keuntungan dari aktivitas pertambangan yang diduga tidak berizin.
“Lantung harus menjadi titik balik. Jangan sampai setelah tiga warga meninggal, persoalan selesai hanya dengan memasang police line. Yang harus ditutup bukan hanya satu lubang tambang, tetapi seluruh jaringan aktivitas pertambangan ilegal yang membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan,”kata Ahmad Muzakkir.
“Kami tidak anti terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Tetapi kegiatan ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan manusia, merusak lingkungan, dan mengabaikan hukum. Jika pertambangan ingin dilakukan, maka harus dilakukan melalui mekanisme perizinan dan standar keselamatan yang jelas,”tutup Ahmad Muzakkir.
PKC PMII Bali Nusra akan terus mengawal persoalan pertambangan di NTB dan meminta aparat penegak hukum menunjukkan keberpihakannya kepada keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan supremasi hukum. (TI-02).
