 |
BIMA, TAROAINFO.Com - 26 Agustus 2025 - Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Bima, yang dipimpin oleh Sata Sutomo, Spd, S.H. (Bung Tomo), berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyelesaikan persoalan honorer. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan citra pemerintah dan membatasi ruang gerak oknum yang merusak citra pemerintah.
Menurut Bung Tomo, persoalan honorer di Kabupaten Bima akan diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024, sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66. Pemerintah daerah se-Indonesia dapat menyelesaikan honorer di daerahnya yang berstatus R2, R3, R3T, dan R3B menuju PPPK paruh waktu, karena hal tersebut sudah diatur oleh Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
"Persoalan anggaran belanja PPPK paruh waktu dapat diselesaikan dengan menggunakan anggaran yang ada, seperti gaji Tenaga Pendukung Utama (TPU), atau mengalokasikan dana melalui Dana Alokasi Umum (DAU) di pos belanja jasa," kata Bung Tomo.
Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Bima menginginkan persoalan honorer 11 ribu lebih ini harus diangkat paruh waktu di tangan Bupati baru, sehingga memberikan perubahan terhadap nasib honorer. Dengan adanya aturan dan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi APBD yang ada, diharapkan persoalan honorer dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.
"Aliansi Honorer Nasional siap menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan honorer dan menjaga nama baik pemerintah di bawah pimpinan Adi Irfan," tambah Bung Tomo.
Dengan komitmen ini, diharapkan persoalan honorer di Kabupaten Bima dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
*RED*
.jpg)
