
![]() |
Foto: Idhar, Mahasiswa Magister Universitas Muhammadiyah Jakarta. |
JAKARTA, TAROAINFO.COM.- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rebuplik Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Maka dalam hal ini masyarakat dan negara manaruh harapan besar terhadap kementerian yang tengah dipimpin oleh Erick Thohir ini.
"Namun pada kenyataannya ditubuh BUMN sendiri masih banyak mafia-mafia yang merajalela,"Ungkap Idhar, Mahasiswa Magister Universitas Muhammadiyah Jakarta pada media ini, Minggu (9/3/2/24).
Ia menjelaskan, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan maraknya Kasus Korupsi yang terjadi, termasuk kasus terbaru ini adalah Korupsi PT Pertamina Patra Niaga yang memang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Karena minyak dan Pertamax adalah kebutuhan pokok masyarakat dalam berkendaraan sehari-harinya.
"Sedangkan PT Pertamina Patra Niaga adalah salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),"jelasnya.
Lebih lanjut, idhar menyampaikan beberapa minggu yang lalu tepatnya pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2025, Kejaksaan Agung sudah menetapkan nama-nama yang terlibat dalam Kasus Korupsi Pertamina.
"Sehingga dengan adanya Kasus Korupsi di Pertamina ini adalah bagian tanggung jawab besar BUMN untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara kelembagaan,"terangnya.
Disampaikan bahwa Riva Siahaan yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga telah ditetapkan sebagai pelaku utama dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun.
"Kalau dilihat angka diatas bukanlah angka yang sedikit, seandainya angka ini dilakukan untuk menghidupkan ribuan masyarakat Indonesia. Mungkin tidak akan ada masyarakat yang merasakan kelaparan,"papar Idhar.
Dari kejadian kasus korupsi Pertamina ini, tambahnya, sangat mencederai kabinet merah putih yang dipimpin oleh presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumiraka.
"Maka dari itu kami sebagai masyarakat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Jabatan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang telah gagal dalam menjalankan tugasnya,"sentilnya.
"Selanjutnya kami mendorong Kejaksaan Agung agar memeriksa Pak Erick Thohir dan stafnya dalam Kasus Korupsi PT Pertamina Patra Niaga ini. Kami mendukung kasus ini sudah berjalan selama 5 tahun dan tentu ini menjadi pertanyaan besar terhadap kinerja BUMN (Pak Erick Thohir) selama ini,"pungkas Idhar.
*TI-02*