 |
| Foto: Dok/Taroainfo.com |
BIMA, TAROAINFO.com.- Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Desa Mbawa serta tokoh masyarakat menolak Kepala Sekolah SDN Inpres Sangari yang berasal dari luar Desa Mbawa. Sabtu (15/08/2026).
Melalui aksi demontrasi, massa aksi menganggap bahwa Kepala sekolah yang ditugaskan tidak memenuhi prosedur hukum dan administrasi yang jelas.
“Jangan jadikan SDN INPRES Sangari sebagai objek titipan politik. Kami ingin nahkoda sekolah yang berintegritas, kompeten, dan beretika. Ini demi keberlangsungan dan mutu pendidikan anak-anak kami,”tegas Renaldi selaku ketua pemuda Desa Mbawa.
Sementara itu, Koordinator Umum Aksi Irmansyah menyampaikan ada empat poin tuntutan yang disampaikan pertama, menolak Kepala Sekolah dari luar Desa Mbawa memimpin SDN Inpres sanggari, kedua menolak Kepala Sekolah yang tidak dilantik dan administrasi penugasannya tidak jelas, ketiga menolak Kepala Sekolah yang tidak dilegitimasi Bupati Bima dan tidak lolos Seleksi Calon Kepala Sekolah (Cakep) dan terakhir menolak adanya intervensi dan legitimasi dari pihak di luar kewenangan, seperti Tim Sukses Kecamatan.
"Kami menuntut agar diprioritaskan putra/putri desa yang memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi siswa di desa kami. Hal ini sejalan dengan Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 Pasal 9 yang mengamanatkan pertimbangan domisili dalam penugasan,"Tuturnya.
Penugasan Kepala Sekolah SD Negeri wajib ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan melalui pelantikan resmi.
"Kami juga menuntut transparansi dan akuntabilitas. Hanya calon yang lulus seleksi dan ditetapkan Bupati yang berhak menjabat,"Lanjutnya.
Aliansi tersebut juga, mendesak Bupati Bima, Dinas Pendidikan, dan BKD Kabupaten Bima untuk segera melakukan evaluasi dan menempatkan Kepala Sekolah yang sesuai aturan dan aspirasi masyarakat Desa mbawa. (TI-02).
