 |
| Foto: Bupati Bima saat Gelar Rakor Pendirian IAIN Bima : Sinergi Pemkab Bima dan Kementerian Agama RI |
BIMA, TARAOINFO.Com -Pemerintah Kabupaten Bima bersama Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi terkait pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bima. Rapat ini diikuti secara daring (Zoom Meeting), Selasa (25/04/2025)
Mengawali rapat, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., apresiasi atas keseriusan Pemerintah Kabupaten Bima dalam mendorong pendirian IAIN Bima.
"Masyarakat Bima sangat berharap kehadiran IAIN Bima. Kami berharap ke depannya, IAIN ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga dari wilayah lain," ujar Prof. Sahiron. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh proses pendirian harus mengikuti regulasi yang berlaku dan berharap realisasi pendirian dapat terwujud dalam waktu dekat.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa pada tahun ini, Kementerian Agama RI berencana mendirikan dua IAIN baru, yaitu di Bima dan di Pangandaran.
Kepala Biro Keuangan Kementerian Agama RI, Ahmad Hidayatullah, dalam pemaparannya menekankan pentingnya kesiapan aset, terutama terkait kejelasan administrasi tanah yang akan dihibahkan kepada Kementerian Agama.
Sementara itu, Bupati Bima, Adi Mahyudi, menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Bima dalam mendukung proses fasilitasi oleh Kementerian Agama.
"Kami siap menerima tim fasilitasi dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan lahan seluas 10,13 hektar untuk pembangunan IAIN Bima," ungkap Bupati Adi Mahyudi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama atas dukungan yang diberikan dan berharap proses fasilitasi serta pendirian dapat segera dipercepat.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan impian masyarakat Bima untuk memiliki perguruan tinggi keagamaan negeri, yang diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam di kawasan timur Indonesia.
Turut hadir melalui zoom meeting Direktur jendral PTKI, Dr. Phil. Sahiron, M.A., Kepala biro keuangan dan BMN Ahmad Hidayatullah, Ketua komite Muhammad, Ditjen Pendidkan islam, Biro Ortala Hasyim Khumaedi, dan Tim Subdit Kelembagaan dan Kerja Sama.
*RED*
.jpg)
