BIMA, TAROAINFO.Com — Dalam upaya memperkuat peran strategis kelembagaan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bima, Ny. Murni Suciyanti Ady Mahyudi, bersama jajaran pengurus inti menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan TP PKK, Dekranasda, dan Tim Pembina Posyandu Se-Wilayah Indonesia Tengah, pada Kamis (22/10).
Kegiatan yang berlangsung di Bali Sunset Road, Kota Denpasar ini juga dihadiri oleh Sekretaris TP PKK Kabupaten Bima, Rahmawati SU, ST, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Bappeda Kabupaten Bima.
Rangkaian acara dibuka secara resmi oleh Ketua Umum TP PKK Pusat yang juga Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya konsolidasi dan optimalisasi tata kelola organisasi PKK serta Posyandu hingga tingkat desa dan kelurahan, agar pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga.
Selama kegiatan, para peserta mendapatkan pembekalan materi strategis dari sejumlah narasumber tingkat nasional, antara lain:
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang memaparkan penguatan program pemenuhan gizi dan penanganan stunting berbasis keluarga;
- Direktur Jenderal Kawasan Perdesaan Kementerian Dalam Negeri, yang mengulas integrasi program pemberdayaan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang memberikan arahan terkait skema dukungan penganggaran daerah untuk program PKK, Dekranasda, dan Posyandu.
Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK, Ibu Selvi Gibran. Dalam arahannya, beliau menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh jajaran daerah dan berharap sinergi antara PKK, Dekranasda, dan Posyandu terus diperkuat guna mendorong kemandirian ekonomi perajin lokal serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kehadiran lintas sektor dari Kabupaten Bima — yang melibatkan unsur TP PKK, Bappeda, dan Dinas Perindag — menjadi komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan perencanaan pembangunan serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan di daerah.
(Red)
