 |
| Foto: Kader PMII Sumbawa/Dok: Ist. |
Sumbawa, Taroainfo.com. - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumbawa akan menggelar aksi demonstrasi penolakan terhadap tambang Ilegal yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kabupaten Sumbawa.
Ketua Cabang menyampaikan, sebelumnya pada tanggal 27 Februari 2023 PC PMII Sumbawa sudah melakukan aksi terkait tambang Ilegal tapi sampai hari ini belum ada respon positif dari pihak terkait.
"Ini adalah aksi jilid II karena sebelumnya 27 Februari kemarin kami sudah melakukan aksi terkait tambang Ilegal ini tapi sampai hari ini belum ada langkah yg kongkrit oleh pihak terkait,"ucapnya.
Aksi yang akan berlangsung pada Rabu (15/11/2023) besok pukul 08.00 akan menuju kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa, Imigrasi Sumbawa, dan berakhir di Kantor Bupati Sumbawa.
Dalam flayer yang beredar juga dituliskan "Tiga Tahun Kepemimpinan Mo-Novi Tambang Ilegal Merajalela".
Berikut butir tuntutan PC PMII Sumbawa yang di terima redaksi.
1. Hentikan aktivitas tambang illegal di 6 titik Kecamatan Lantung dan 1 titik di Lito Kecamatan Moyo Hulu.
2. Tangkap dan hukum investor tambang illegal.
3. Tangkap dan hukum TKA illegal.
4. Ungkap dan adili pihak-pihak yang selama ini membckup keberadaan dan aktivitas tambang illegal, karena kami menilai adanya konspirasi jahat para oknum yang mendapat keuntungan pribadi terkait keberadaan tambang ilegal.
5. Copot Kepala Imigrasi Kabupaten Sumbawa, karena sejak aksi jilid I yang kami lakukan pada 27 Februari lalu hingga saat ini tidak ada penyelesaian dan publikasi dokumen terkait dengan keberadaan TKA. Oleh karena itu, kami menduga Imigrasi Sumbawa sudah masuk angin sehingga kepala Imigrasi Sumbawa harus dicopot dan diganti.
6. Copot Kepala Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa. Kami menilai Disnakertrans hanya bisa diam melihat TKA illegal yang semakin hari semakin banyak di Kecamatan Lantung. Sama sekali tidak melakukan fungsi pengawasan terkait keberadaan TKA illegal yang sudah bertahun-tahun.
7. Copot Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa. Kami menilai Dinas LH tidak peduli terhadap lingkungan karena diam menyaksikan maraknya tambang ilegal yang pastinya merusak lingkungan
8. Copot Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa, karena kami nilai tidak bisa mengendalikan segala investor/pengusaha non perizinan (tambang ilegal) di Kabupaten Sumbawa.
9. Meminta pihak keamanan untuk turun gerak cepat menghentikan aktivitas tambang ilegal dan menangkap TKA. Pihak keamanan jangan masuk angin. (TI-02).
