Iklan

Iklan

Bantuan UMKM Dinilai Salah Sasaran, Forp-Martir Seruduk DPRD Kota Bima

Editor
9/28/20, 17:09 WIB Last Updated 2020-09-28T10:07:57Z
Kota Bima.TaroaInfo.Com-Penyaluran bantuan Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) 2,4 juta per satu orang KPM, yang bersumber dari kementrian koperasi dan UKM republik Indonesia diwilayah kota Bima dinilai salah sasaran. Forp-Martir melakukan aksi demonstrasi didepan kantor DPRD kota Bima, Senin, (28/9/2020).

Sebelumnya, Puluhan Aktivis dan masyarakat yang tergabung dalam Forp-Martir tersebut menyampaikan aspirasinya didepan kantor Disperindag, walikota dan Inspektorat. 

Kordinator Lapangan, Nasisman dalam orasinya menuding, DPRD kota Bima telah gagal melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan UMKM bagi masyarakat kota Bima.

"Banyak Istri ASN yang terdata sebagai penerima bantuan UMKM, seharusnya bantuan itu diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,"Tuding Nasiman.

DPRD kota Bima kata dia, harus memanggil kepala dinas koperindag, inspektorat, dan seluruh kepala kelurahan yang berada di 41 kelurahan dikota Bima, untuk membicarakan kembali terkait dengan syarat yang bisa mendapatkan bantuan UMKM sesuai dengan permenkop Nomor 6 tahun 2020,"jelasnya.

Sementara itu, Direktur Forp-Martir
Alan Syahri dalam orasinya mengatakan, realisasi program bantuan UMKM ini terjadi tumpang tindih. Sebagaimana yang ditemukan dilapangan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut Alan sapaannya mengatakan, Banyak Orang-orang yang tidak memiliki usaha diberikan bantuan, dan Lebih krusial lagi ada beberapa Istri ASN. Padahal sudah jelas, peraturan menteri itu merupakan acuan dasar dalam proses penyalurannya.

"Untuk itu kami mendesak DPRD, dan walikota Bima agar segera mengevaluasi keberadaan kepala dinas koperindag.

Menangapi tuntutan Forp-Martir, anggota DPRD kota Bima komisi II Sukrin, S.Sos mengatakan, pihaknya sudah melakukan audens dengan dinas koperindag, sehingga bisa mendengarkan terkait problem penyaluran bantuan UMKM ini.

"Alhamdulillah, beberapa kesimpulan dari audens itu sudah dituangkan dalam berita acara hasil rapat dengar pendapat pada hari Jum'at 25 September 2020 kemarin,"Katanya didepan masa aksi.

Kata dia, Sebenarnya ada miskomunikasi dalam melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat, lurah dan RT, RW yang melaksanakan hal tersebut. Artinya, Pengandegan ini harus dilakukan supaya informasinya lebih luas. sehingga tidak ada asumsi lain dalam proses Penyaluran dana bantuan.

Pantauan langsung media taroainfo.com aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian polres Bima kota, masa aksi selesai mendengarkan tanggapan dari DPRD komisi II langsung membubarkan diri dengan tertib dan aman,"(MR-01).
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Bantuan UMKM Dinilai Salah Sasaran, Forp-Martir Seruduk DPRD Kota Bima

Terkini

Topik Populer

Iklan