BIMA, TAROAINFO.COM - 27 Agustus 2026 – Langkah strategis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027 resmi melangkah maju. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bima bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026, Kamis (27/8).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, S.IP., didampingi Wakil Ketua Muh. Erwin, S.IP., M.IP., dan Muh. Nazarudin, SH. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Bima Ady Mahyudi bersama pimpinan DPRD, sekaligus menegaskan komitmen bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk melaksanakan kebijakan anggaran secara transparan, bertanggung jawab, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang maupun dana publik.
Rapat paripurna ini mengusung dua agenda kunci: penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027, dan penandatanganan nota kesepakatan sebagai bukti persetujuan bersama.
Dalam laporannya yang dibacakan oleh Ketua Banggar DPRD, Muhammad Warman, SE., KUA-PPAS dinobatkan sebagai landasan utama yang menentukan arah, prioritas, serta distribusi anggaran pembangunan selama satu tahun ke depan. "Dokumen ini adalah dasar kokoh bagi Pemerintah Daerah dan DPRD merancang pembangunan yang terarah, terukur, dan tepat sasaran," ujarnya.
Empat Pilar Utama & Sektor Unggulan Tahun 2027
Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2027 difokuskan pada empat pilar strategis pembangunan Kabupaten Bima:
1. Penguatan reformasi birokrasi berbasis hasil dan layanan digital;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi;
3. Pembangunan infrastruktur dasar serta pendukung kawasan strategis;
4. Membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dan komoditas unggulan daerah.
Lebih mendalam, alokasi anggaran diprioritaskan pada sektor krusial:
✅ Infrastruktur yang merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
✅ Pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk memperkuat SDM;
✅ Penguatan ekonomi rakyat lewat pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM;
✅ Transformasi birokrasi berbasis digital yang cepat dan akuntabel.
Anggaran Besar untuk Kesejahteraan Luas
Secara rinci, rancangan pendapatan daerah TA 2027 ditetapkan sebesar Rp2.066.128.660.188,82, sementara kebutuhan belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.091.728.660.188,82. Kesepakatan ini menjadi bukti keseriusan seluruh elemen pemerintahan dalam merancang anggaran yang realistis dan berkeadilan.
Penandatanganan ini sekaligus menutup tahap pembahasan awal, membuka jalan bagi penyusunan Rancangan APBD yang lebih rinci dan siap disahkan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima yang lebih maju.
*TI-RED*
