 |
| Foto: ilustrasi google |
BIMA, TAROAINFO.Com - PKBM Lapeke yang berlokasi di Kecamatan Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, menjadi sorotan tajam atas dugaan praktik manipulasi data warga belajar (WB) fiktif. Kendati demikian, lembaga ini tetap menerima kucuran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) secara rutin dari tahun 2011 hingga 2014.
Aktivis pemerhati pendidikan, Deden, SH, menduga kuat adanya praktik koruptif antara pengelola PKBM Lapeke Poja dengan oknum di Dinas Pendidikan. Menurutnya, hal ini memungkinkan lembaga tersebut terus menerima dana BOP meskipun diduga kuat melakukan manipulasi data WB. Erik menegaskan bahwa praktik ini jelas merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.
"Modus operandi semacam ini diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan laporan WB fiktif yang secara sistematis diajukan. Ironisnya, Dinas Pendidikan terkesan melakukan pembiaran, seolah-olah tidak mengetahui praktik yang jelas-jelas melanggar hukum ini," ujar Erik dengan nada geram.
Deden mengungkapkan bahwa ia akan segera melaporkan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dilakukan investigasi mendalam. Ia berharap APH dapat menelusuri aliran dana BOP yang diterima PKBM Sakura Akbar, serta mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik koruptif ini.
"Kami menduga kuat bahwa PKBM ini dikelola dengan tujuan memperkaya diri sendiri, sehingga merugikan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. APH harus bertindak cepat dan tegas untuk menindak para pelaku," tegas Erik.
(Tim).
.jpg)
