 |
BIMA, TAROAINFO.Com -Sebuah skandal besar mengguncang SMA Negeri 1 Ambalawi, di mana pihak sekolah diduga sengaja melanggar aturan dengan tetap menarik Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dari orang tua siswa, meskipun telah ada surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat yang melarang penarikan biaya tersebut.
Surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4003/5565/Keu/Dikbud/2025 telah jelas melarang penarikan BPP terhitung 10 Juni 2025.
Namun, beberapa orang tua siswa SMA 1 Ambalawi melaporkan bahwa mereka masih diminta membayar biaya tersebut, menuai keluhan dan mempertanyakan kepatuhan sekolah terhadap aturan yang telah ditetapkan.
"Ini tidak seharusnya diterapkan. Surat edaran Gubernur sudah jelas, tapi kenapa masih ada penarikan biaya?" ujar Anwar, salah satu orang tua siswa yang merasa dibebani dengan biaya tersebut.
Wali murid Bapak Anw mengakui, "Kami sangat terbeban dengan penarikan BPP di SMAN 1 Ambalawi sebesar Rp 95 ribu per bulan, sejak Juli lalu hingga November. Ini sangat membebani kami sebagai orang tua!"
Diduga bahwa pihak sekolah telah sengaja melakukan praktik pungli (pungutan liar) semakin menguat, dan kami orang tua siswa menuntut klarifikasi serta pengembalikan biaya yang telah dibayarkan. Ujar Ar.
Ketua Komite SMA Negeri 1 Ambalawi membantah dengan mengatakan, "Jangan hanya membaca poin satu," namun tidak menjelaskan lebih lanjut tentang poin-poin lain yang perlu diperhatikan dalam surat edaran tersebut. Ia juga menambahkan,
"Insya Allah uang yang ditarik masih aman sampai sekarang."
Namun, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ambalawi, Bapak Badaruddin, S.Pd,. menanggapi bahwa sekolah telah menjalankan prosedur sesuai dengan registrasi yang telah dilakukan. "Kami telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan tidak ada kesalahan dalam penarikan biaya BPP," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, kami akan terus memantau perkembangan dan berusaha mendapatkan informasi lebih lanjut.
*RED*
.jpg)
